Jurnal Nasional Terakreditasi dengan Judul "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan"

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum dan saat dilangsungkan perkawinan yang mencakup segala sesuatu yang tidak terbatas pada harta benda tetapi juga dapat mencakup hal lain di luar harta benda. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 makna perjanjian perkawinan semakin dilonggarkan sehingga perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum, saat dilangsungkan perkawinan namun dapat dibuat sepanjang dalam ikatan perkawinan, asalkan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, aturan agama dan norma kesusilaan. Dalam perjanjian kawin, kedua pihak yakni suami istri dapat menyatakan kehendak dan bersepakat terhadap harta kekayaan untuk melakukan penyatuan harta, dan pemisahan harta. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sifat penelitian deskriptif analitis. Dapat disimpulkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum, saat dilangsungkan perkawinan namun dapat dibuat setelah dilaksanakan suatu perkawinan untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia